Ngopi Bersahaja: Ilusi Tata Kelola Perguruan Tinggi dengan Akreditasi di Atas Kertas

Mencermati kondisi perjalanan perguruan tinggi yang suasananya kelihatan keren dan modern dengan dihiasinya gedung megah dan sistemnya serba digital lewat berbagai aplikasi yang tidak lain tujuannya menuju World Class University atau dengan capaian Akreditasi Unggul, namun sayangnya coba kita duduk sejenak di warung kopi bersama para dosen atau mahasiswa bahkan tendik mengobrol santai, maka cerita yang keluar justru berbanding terbalik. Di balik menterengnya angka-angka di atas kertas itu, justru banyak keluhan yang sama dan terus berulang “capek dengan urusan administrasi yang tidak ada habisnya” dan
sebagai orang yang melihat langsung kondisi ini saya merasa ada yang salah atau yang hilang dengan cara pengelolaan atau tata kelola perguruan tinggi kita saat ini. Kampus seolah-olah bergeser fungsinya dari yang tadinya tempat buat adu gagasan dan mendidik anak muda, sekarang justru malah mirip pabrik atau kantor bank yang cuma sibuk mengurus dokumen, laporan, dan validasi data, sehingga seluruh energi terbesar para dosen habis bukan untuk membaca buku atau mendampingi mahasiswa atau melaksanakan Tridharma yang efektif, melainkan hanya berfokus untuk mengisi borang akreditasi, mengunggah sertifikat ke aplikasi, dan mengejar angka kredit administratif yang manipulatif dan jika hal ini terus dibiarkan tentunya perguruan tinggi dimanapun akan kehilangan jiwanya.

Padahal problem ini secara jernih kita telah diajarkan pada satu teori Derrida yang pertama Rekonstruksi dengan analisis mendasar bagaimana sistem di kampus bekerja saat ini yang jikalau kita membaca dokumen resmi universitas pasti narasinya selalu sama yaitu manajemen yang bagus itu adalah manajemen yang terpusat di rektorat dan semuanya harus serba seragam yang akan dipantau lewat aplikasi digital dan indikator suksesnya adalah skor akreditasi atau angka-angka statistik, tapi saya memandang dengan sistem seperti ini sebetulnya menciptakan kelompok-kelompok yang saling berlawanan dan tidak adil karena akan ada tiga kubu berlawanan yang tercipta akibat sistem ini seperti Rektorat (Pusat) vs Program Studi (Pinggiran) dan hal ini tentunya Rektorat selalu diposisikan sebagai yang paling tahu, paling hebat, dan pemegang kuasa penuh atas anggaran dan aturan yang sementara Program Studi (Prodi) atau jurusan hanya dianggap sebagai pelaksana di bawah yang tugasnya harus patuh dan “terima beres” dari atas.

Dosen vs Mahasiswa dimana dosen dan birokrat memegang kuasa penuh atas aturan, sementara mahasiswa cuma diposisikan sebagai objek atau bahkan seperti “pelanggan” yang bayar UKT lalu dituntut lulus cepat demi mengamankan statistik kampus dan hal seperti ini sangat tidak adil dan tidak berdampak, bahkan banyak sekali kampus hanya terjebak pada formalitas seperti mendewakan kertas laporan dan melupakan manusia di dalamnya.

Dari teori Deridda pada aspek dekonstruksi dengan mendudukan logika terbalik yang ketika manajemen pusat selalu mengeklaim kalau universitas dapat akreditasi bagus atau naik peringkat dikarenakan kehebatan rektorat bikin aturan, tapi mari kita jujur dan pakai logika waras siapa yang sebenarnya berkeringat di lapangan?
Jawabannya jelas pasti para dosen, staf administrasi di jurusan atau diprodi, dan mahasiswa itu sendiri.
Pejabat rektorat jarang sekali menulis jurnal ilmiah internasional sendirian pasti dosen di prodi yang begadang setengah mati menyusunnya, malah mirisnya rektorat tidak berdiri tiap hari di kelas menghadapi mahasiswa atau turun ke desa-desa terpencil buat melakukan pengabdian, justru orang-orang di prodilah yang melakukannya. Jadi, klaim bahwa rektorat adalah “pusat segalanya” itu sebetulnya rapuh sekali.
Secara nyata, rektorat dan seluruh sistem digitalnya itu justru 100% bergantung pada kerja keras orang-orang di tingkat bawah yang kalau dosen-dosen di prodi mogok menulis, atau mahasiswa berhenti bikin prestasi, kemegahan gedung rektorat dan aplikasi digital mereka langsung tidak ada gunanya, cuma jadi cangkang kosong dan hal semacam inilah bagian ketidakadilan kerja: yang kerja keras di akar rumput adalah prodi, tapi yang mendapat panggung dan nama besar adalah birokrasi pusat, sementara prodi terus ditekan dengan aturan yang bikin pusing.

Permasalahan tata kelola perguruan tinggi saat ini yang ketika dianalisi dengan konsep reinskripsi yang semestinya para aktor kebijakan di kampus dan semua pihak civitas akademika harus mengubah keadaan ini jadi lebih baik tanpa harus merusak tatanan yang ada dan kita tidak boleh membuat kubu baru dengan bilang “prodi harus menguasai rektorat”, bukan begitu tetapi yang dibutuhkan adalah mengubah cara pandang kita tentang arti sebuah pengelolaan kampus.
Kita harus menulis ulang makna tata kelola kampus: Birokrasi kampus itu bukan alat untuk mengatur dan mengontrol, tapi alat untuk melayani dan mempermudah.
Kalau cara pandang ini diubah, dampaknya akan luar biasa:

1. Birokrasi Harus Melayani (Servant Governance): Rektorat harus mengubah mentalnya dari “mandor yang suka memeriksa dan menghukum menjadi pelayan prodi, karena tugas orang-orang di pusat adalah bagaimana caranya memotong birokrasi yang ruwet, mempermudah dana riset, dan membuat aplikasi yang meringankan kerja dosen, bukan malah menambah beban ketik yang berulang-ulang.
2. Jadikan Prodi sebagai Jantung Utama: Berikan otonomi dan kepercayaan lebih kepada Program Studi karena prodilah yang paling tahu apa kebutuhan mahasiswanya dan apa tantangan nyata di lapangan dan aturan tidak boleh disamaratakan secara kaku dari atas untuk semua jurusan.
3. Mahasiswa sebagai Mitra, Bukan Objek yang hakikatnya mahasiswa harus didengar suaranya dan mereka bukan sekadar angka statistik kelulusan atau sumber pemasukan UKT, tapi mitra diskusi. Tata kelola yang baik harus membuka ruang bagi mahasiswa untuk ikut mengevaluasi apakah layanan kampusnya sudah beres atau belum.
4. Ubah Definisi Mutu: Mutu kampus jangan lagi diukur cuma dari seberapa banyak sertifikat yang dipajang di dinding tapi dari seberapa besar dampak keberadaan kampus tersebut buat masyarakat sekitar. Laporan administrasi harus dikembalikan ke fungsinya yang asli: sebagai alat bantu mencatat, bukan tujuan utama pendidikan.

Kampus bukan sekadar kumpulan gedung atau deretan aplikasi database tapi kampus adalah tempat manusia-manusia intelektual tumbuh yang jika tata kelola perguruan tinggi kita termasuk di kampus-kampus besar tempat kita bernaung masih mempertahankan gaya lama yang serba kaku dan top down, maka kita sebenarnya sedang menjebak diri sendiri dalam kepalsuan angka-angka.
Mari kita kembalikan kedaulatan akademik ini ke tempat yang seharusnya: di ruang kelas, di laboratorium, dan di ruang-ruang diskusi prodi. Merdeka belajar yang sesungguhnya baru akan terjadi kalau birokrasi kampusnya juga sudah merdeka dari urusan-urusan dokumen yang bikin mandek kreativitas.

Salam Hangat segelas Kopi
Muhammad Luthfi Siraj (Dosen Universitas Negeri Makassar & Pegiat Kebijakan Tata kelola)