Jakarta — 4 September 2026 — Pemerintah tengah menyiapkan perubahan mekanisme penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi agar bantuan energi tersebut lebih tepat sasaran. Salah satu skema yang sedang dibahas adalah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak membeli LPG subsidi.
Rencana tersebut disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada Jumat, 28 Agustus 2026. Pemerintah kini membahas pemanfaatan data berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil untuk menata kembali distribusi LPG 3 kg.
Skema ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengubah pola subsidi LPG dari yang selama ini berbasis komoditas menuju subsidi yang semakin diarahkan berdasarkan penerima manfaat. Dalam rancangan kebijakan tersebut, kondisi sosial ekonomi masyarakat akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan akses terhadap LPG bersubsidi.
Data DTSEN Jadi Dasar Penentuan Penerima
Pemerintah memilih menggunakan data desil DTSEN karena sistem tersebut membagi rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan pemanfaatan data tersebut, pemerintah berharap subsidi tidak lagi dinikmati secara luas oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.
Rencana ini bukan sepenuhnya kebijakan baru. Pemerintah sebelumnya telah melakukan proses pendataan pengguna LPG 3 kg melalui sistem digital. Kementerian ESDM menjelaskan bahwa transformasi pendistribusian dilakukan untuk memastikan subsidi dapat diterima kelompok yang memang berhak.
Dalam perkembangan terbaru, pemerintah berupaya memperkuat mekanisme tersebut dengan menghubungkan data transaksi LPG dengan informasi sosial ekonomi dalam DTSEN.
Artinya, ke depan pembelian LPG 3 kg berpotensi tidak hanya bergantung pada ketersediaan tabung dan kemampuan seseorang membayar, tetapi juga pada status penerima berdasarkan data kesejahteraan yang digunakan pemerintah.
Desil 6-10 Menjadi Perhatian
Salah satu kelompok yang menjadi sorotan dalam pembahasan reformasi subsidi adalah masyarakat yang berada pada desil 6 hingga 10. Kelompok tersebut secara umum dikategorikan sebagai masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah hingga lebih tinggi dan bukan kelompok prioritas utama penerima bantuan sosial.
Karena itu, muncul wacana agar kelompok tersebut tidak lagi menjadi sasaran utama LPG 3 kg bersubsidi. Namun, penting dicatat bahwa rencana pembatasan berdasarkan desil tersebut masih berada dalam tahap pembahasan, sehingga tidak tepat jika dianggap sebagai larangan yang sudah berlaku secara nasional.
Pemerintah masih perlu menyusun aturan teknis, memastikan keakuratan data, serta mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum mekanisme baru diterapkan secara penuh.
Hal tersebut menjadi penting karena kondisi ekonomi seseorang dapat berubah. Data DTSEN juga bersifat dinamis dan dapat mengalami pembaruan apabila kondisi sosial ekonomi rumah tangga berubah. Karena itu, penerapan kebijakan berbasis desil membutuhkan mekanisme koreksi agar masyarakat yang secara faktual membutuhkan bantuan tidak kehilangan akses hanya karena data belum diperbarui.
Mengapa Pemerintah Ingin Mengubah Sistem?
Persoalan utama yang ingin diselesaikan pemerintah adalah ketidaktepatan sasaran subsidi. Selama LPG 3 kg masih dapat dibeli secara relatif terbuka, subsidi berpotensi dinikmati oleh masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi.
Ketua Badan Anggaran DPR sebelumnya mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dibahas pemerintah, kelompok desil 6-10 menikmati sekitar 69 persen subsidi LPG, sedangkan kelompok desil 1-5 menikmati sekitar 31 persen. Angka tersebut menjadi salah satu alasan perlunya reformasi subsidi agar manfaat lebih banyak diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
Pemerintah juga menghadapi persoalan meningkatnya konsumsi LPG 3 kg. Data Kementerian ESDM menunjukkan realisasi penyaluran LPG 3 kg mencapai sekitar 5,04 juta ton hingga Juli 2026, dari kuota 8 juta ton untuk tahun berjalan. Pemerintah bahkan memproyeksikan kebutuhan sepanjang 2026 dapat mencapai sekitar 8,67 juta ton, melebihi kuota yang ditetapkan.
Kondisi tersebut membuat pembenahan distribusi menjadi semakin penting. Jika konsumsi terus meningkat sementara subsidi tidak tepat sasaran, tekanan terhadap anggaran negara juga semakin besar.
Bukan Berarti Masyarakat Langsung Dilarang Membeli
Informasi mengenai LPG 3 kg berbasis desil perlu dipahami secara hati-hati. Sampai saat ini, rencana tersebut merupakan bagian dari proses penataan kebijakan pemerintah dan bukan berarti seluruh masyarakat pada desil 6-10 sudah otomatis dilarang membeli LPG 3 kg sejak sekarang.
Pemerintah masih menyiapkan mekanisme pelaksanaannya, termasuk integrasi data dan aturan teknis di tingkat penyalur.
Kementerian ESDM sendiri sejak beberapa tahun lalu telah menerapkan sistem pendataan pengguna LPG 3 kg. Dalam ketentuan yang berjalan, LPG 3 kg memang diperuntukkan bagi kelompok pengguna tertentu, seperti rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
Dengan demikian, arah kebijakan terbaru lebih tepat dipahami sebagai pengetatan dan penyempurnaan mekanisme penyaluran, bukan perubahan mendadak yang langsung menghentikan akses seluruh kelompok masyarakat tertentu.
Pemerintah Perlu Menjamin Data Tetap Akurat
Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan sistem ini adalah kualitas data. Status desil harus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Apabila data seseorang menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan kondisi sebenarnya, masyarakat tersebut berpotensi kehilangan akses terhadap subsidi yang sebenarnya masih dibutuhkan. Sebaliknya, apabila data belum diperbarui dan masih menunjukkan kondisi ekonomi yang lebih rendah, subsidi dapat kembali dinikmati oleh pihak yang sudah tidak memenuhi kriteria.
Karena itu, mekanisme pemutakhiran data, usul-sanggah, dan verifikasi menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat memahami cara mengecek dan memperbaiki data mereka apabila terjadi ketidaksesuaian. Pendekatan tersebut diperlukan agar reformasi subsidi tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat masyarakat.
Distribusi LPG Tetap Harus Lancar
Selain menentukan siapa yang berhak memperoleh subsidi, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga ketersediaan LPG 3 kg di tingkat pangkalan. Pengetatan penerima tidak boleh menyebabkan kelompok masyarakat yang memang berhak justru mengalami kesulitan memperoleh LPG.
Kementerian ESDM sebelumnya telah menekankan bahwa transformasi distribusi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya mengejar penghematan anggaran, tetapi juga memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh energi dengan harga terjangkau.
Pada akhirnya, perubahan mekanisme LPG 3 kg akan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Integrasi DTSEN dapat membantu pemerintah menargetkan subsidi secara lebih presisi, tetapi keberhasilannya tetap membutuhkan data yang akurat, sistem transaksi yang dapat diandalkan, pengawasan pangkalan, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Jika kebijakan tersebut berhasil diterapkan secara tepat, subsidi LPG 3 kg diharapkan semakin banyak dinikmati kelompok yang benar-benar membutuhkan. Namun sebelum diberlakukan secara penuh, pemerintah masih perlu mematangkan aturan agar perubahan tersebut tidak justru membebani masyarakat yang kondisi ekonominya belum mampu beralih dari LPG bersubsidi.
