A. Hadijah Sulfiyani A, S.Pd., M.M– Dosen Pend. Adm. Perkantoran, Universitas Negeri Makassar.
Pariwisata selama ini sering dipahami sebagai persoalan destinasi. Ketika jumlah wisatawan menurun, respons yang paling umum adalah memperbanyak promosi, menggelar festival, atau mempercantik kawasan wisata. Namun dalam konteks Makassar dan Sulawesi Selatan saat ini, persoalannya tampak lebih mendasar. Yang sedang diuji bukan hanya daya tarik destinasi, melainkan akses untuk mencapainya. Ketika harga tiket pesawat semakin mahal dan frekuensi penerbangan berkurang, pertanyaan yang muncul adalah: mampukah pariwisata Makassar tetap bertahan jika mobilitas wisatawan mulai terhambat?
Sebagai kota gerbang Indonesia Timur, Makassar memiliki posisi strategis dalam jaringan pariwisata nasional. Banyak wisatawan yang datang ke Tana Toraja, Bira, Rammang-Rammang, maupun Selayar terlebih dahulu melewati Makassar. Karena itu, sektor pariwisata Sulawesi Selatan sangat bergantung pada transportasi udara. Ketika biaya perjalanan meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan maskapai penerbangan, tetapi juga hotel, restoran, agen perjalanan, hingga pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata.
Pernyataan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kenaikan harga tiket pesawat mulai menekan jumlah kunjungan wisatawan domestik. Fenomena ini logis secara ekonomi. Dalam teori perilaku konsumen, permintaan terhadap perjalanan wisata cenderung elastis terhadap harga. Ketika biaya transportasi meningkat secara signifikan, masyarakat akan lebih memilih menunda liburan dibanding mengurangi kebutuhan pokok lainnya. Akibatnya, destinasi wisata yang sebenarnya menarik tetap mengalami penurunan kunjungan karena hambatan biaya perjalanan.
Di titik inilah muncul kritik terhadap paradigma pembangunan pariwisata yang terlalu berfokus pada destinasi. Pemerintah daerah sering mengalokasikan anggaran besar untuk promosi wisata, sementara isu konektivitas belum memperoleh perhatian yang sebanding. Padahal promosi yang masif akan kehilangan efektivitas apabila calon wisatawan merasa biaya untuk mencapai destinasi tersebut terlalu tinggi. Dengan kata lain, daya tarik wisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan tempat, tetapi juga keterjangkauan akses menuju tempat tersebut.
Kondisi ini semakin kompleks karena kenaikan harga tiket tidak berdiri sendiri. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga avtur, dan pengurangan frekuensi penerbangan menciptakan efek berantai terhadap industri pariwisata. Ketika maskapai mengurangi rute atau jadwal penerbangan, pilihan perjalanan menjadi semakin terbatas. Dampaknya bukan hanya pada jumlah wisatawan, tetapi juga lama tinggal wisatawan yang berpotensi menurun karena keterbatasan mobilitas.
Dari perspektif akademik, persoalan ini menunjukkan bahwa pariwisata adalah sistem yang saling terhubung. Destinasi, transportasi, akomodasi, dan ekonomi lokal tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena itu, kebijakan pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan pemasaran. Pemerintah daerah perlu mulai memikirkan insentif penerbangan, kerja sama dengan maskapai, subsidi rute strategis, atau pengembangan paket wisata terintegrasi yang mampu menekan biaya perjalanan wisatawan.
Selain itu, Makassar perlu memperkuat pasar wisata regional. Selama ini orientasi pembangunan pariwisata sering terlalu berfokus pada wisatawan dari Pulau Jawa atau wisatawan mancanegara. Padahal terdapat potensi besar dari pergerakan wisata intra-Sulawesi yang relatif lebih dekat dan murah. Penguatan konektivitas antarwilayah di Indonesia Timur dapat menjadi strategi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar wisata jarak jauh yang lebih rentan terhadap fluktuasi harga tiket pesawat.
Pada akhirnya, isu pariwisata Makassar saat ini mungkin bukan terletak pada kurangnya destinasi, melainkan pada mahalnya akses menuju destinasi tersebut. Pantai Losari, Rammang-Rammang, Malino, hingga Tana Toraja tetap memiliki daya tarik yang kuat. Namun keunggulan destinasi tidak akan sepenuhnya bermakna apabila masyarakat semakin sulit menjangkaunya. Oleh karena itu, jika pemerintah ingin menjaga keberlanjutan pariwisata Sulawesi Selatan, maka transportasi harus ditempatkan sebagai bagian utama dari kebijakan pariwisata, bukan sekadar sektor pendukung. Sebab dalam industri wisata modern, aksesibilitas sering kali lebih menentukan daripada promosi itu sendiri.
