Krisis antrean bahan bakar minyak (BBM) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mulai berdampak lebih luas terhadap aktivitas masyarakat. Setelah kegiatan belajar mengajar untuk sejumlah jenjang pendidikan dialihkan ke sistem daring, Pemerintah Kota Makassar kini menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Senin–Selasa, 14–15 September 2026.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengurangi mobilitas kendaraan di tengah antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan terlihat mengular sejak pagi hingga malam dan bahkan meluber ke badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas Kota Makassar.
Kondisi antrean tersebut tidak hanya terjadi pada satu SPBU. Sejumlah titik penjualan BBM di Makassar dan wilayah sekitarnya mengalami kepadatan, dengan kendaraan roda dua, mobil pribadi, bus, hingga truk harus menunggu dalam waktu cukup lama untuk mendapatkan bahan bakar.
Pemerintah Kota Makassar menilai pengurangan mobilitas untuk sementara menjadi salah satu cara yang dapat membantu menekan tekanan terhadap kebutuhan BBM sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan di jalan.
ASN Makassar bekerja dari rumah 14–15 September
Dalam kebijakan terbaru yang diumumkan Pemkot Makassar, ASN di lingkungan Pemerintah Kota Makassar diminta melaksanakan WFH selama dua hari, 14 dan 15 September 2026.
Selama bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan menjalankan tugas kedinasan melalui sistem daring atau online. Dengan demikian, WFH bukan berarti pelayanan pemerintahan dihentikan, melainkan pola kerja disesuaikan dengan kondisi mobilitas masyarakat.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi perjalanan ASN dari rumah menuju kantor dan sebaliknya. Pengurangan mobilitas tersebut juga diharapkan dapat membantu mengurangi konsumsi BBM serta kepadatan lalu lintas yang terjadi di sejumlah ruas jalan.
Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku secara mutlak untuk seluruh jenis pelayanan. Perangkat daerah atau unit kerja yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat diminta melakukan pengaturan personel sesuai kebutuhan agar pelayanan publik tetap berjalan.
Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintahan tetap dapat memperoleh pelayanan melalui unit yang ditugaskan untuk tetap bekerja di lapangan.
Sekolah lebih dulu dialihkan ke pembelajaran daring
Sebelum kebijakan WFH ASN diberlakukan, Pemkot Makassar telah mengambil langkah serupa dengan mengurangi mobilitas peserta didik.
Dinas Pendidikan Kota Makassar menerapkan pembelajaran daring bagi murid PAUD/TK, SD, dan SMP mulai 12 hingga 19 September 2026. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.3.5/17/Disdik/IX/2026 yang diterbitkan pada 11 September 2026.
Kebijakan tersebut diambil karena kondisi keterbatasan BBM dinilai dapat memengaruhi mobilitas murid, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua atau wali murid.
Dalam pelaksanaannya, guru tetap memberikan pembelajaran melalui berbagai platform yang dapat diakses siswa. Sekolah juga diminta memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung secara efektif dan tidak membebani peserta didik maupun orang tua.
Evaluasi pembelajaran daring akan mempertimbangkan perkembangan kondisi BBM dan situasi di Kota Makassar. Jika keadaan kembali normal, pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan Dinas Pendidikan.
Sementara itu, untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, pemberitaan terbaru menyebut adanya kebijakan peliburan sementara pada 14–18 September 2026.
Antrean BBM berlangsung hampir sepekan
Kebijakan pengurangan mobilitas tersebut tidak terlepas dari kondisi antrean BBM yang telah berlangsung selama beberapa hari dan semakin terlihat di berbagai lokasi.
ANTARA melaporkan antrean BBM di Makassar telah berlangsung sekitar sepekan dan bahkan pada Sabtu, 12 September 2026, ratusan warga terlihat mengantre di SPBU Sudiang meskipun SPBU tersebut belum beroperasi.
Di sejumlah lokasi lainnya, antrean kendaraan bahkan mengular hingga ke badan jalan. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Persoalan antrean awalnya banyak terlihat pada kendaraan yang membutuhkan Solar. Truk dan bus disebut telah mengalami antrean dalam waktu lebih lama. Namun, belakangan antrean juga terlihat pada kendaraan yang membeli BBM jenis bensin bersubsidi.
Situasi tersebut membuat sebagian pengendara harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU. Bahkan, terdapat pengendara yang memilih menunggu hingga malam atau dini hari agar bisa memperoleh BBM.
Pertamina klaim stok aman
Di tengah antrean panjang, Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa ketersediaan BBM untuk masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan masih aman dan mencukupi.
Pertamina menyebut telah meningkatkan distribusi untuk merespons kenaikan permintaan. Penyaluran Solar dilaporkan meningkat sekitar 15 persen di atas kondisi normal, sementara Pertalite meningkat sekitar 8 persen dan pada kondisi tertentu mencapai sekitar 10 persen di atas kondisi normal.
Pertamina juga memperpanjang jam pelayanan. Sebanyak 25 SPBU di Kota Makassar telah dioperasikan selama 24 jam untuk memberikan lebih banyak pilihan waktu bagi masyarakat dalam melakukan pengisian BBM.
Selain itu, kapasitas pelayanan juga ditingkatkan dengan melakukan penyesuaian konfigurasi dan penambahan nozzle BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.
Pertamina menyebut langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pengisian dan mengurangi waktu yang harus dihabiskan masyarakat dalam antrean.
Masalah bukan hanya soal stok
Panjang antrean membuat persoalan BBM di Makassar menjadi lebih kompleks. Ketersediaan stok di tingkat regional tidak otomatis membuat antrean hilang apabila kapasitas pelayanan di SPBU tidak mampu mengikuti jumlah kendaraan yang datang dalam waktu bersamaan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya menyoroti jumlah operator di sejumlah SPBU. Dalam salah satu peninjauan, ditemukan kondisi ketika beberapa nozzle hanya dilayani oleh satu operator sehingga proses pengisian berjalan lebih lambat.
Pertamina kemudian menambah sekitar 50 operator baru yang akan ditempatkan di 25 SPBU Makassar yang beroperasi selama 24 jam.
Persoalan lain yang ikut menjadi perhatian adalah kendaraan besar dari luar daerah yang masuk ke Makassar untuk mendapatkan BBM. Kondisi tersebut dinilai ikut meningkatkan kepadatan di sejumlah SPBU.
Truk dan bus diusulkan mengisi pada malam hari
Untuk mengurangi penumpukan kendaraan besar pada siang hari, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengusulkan agar pengisian BBM bagi truk dan bus diatur pada malam hingga dini hari.
Usulan tersebut menempatkan kendaraan besar pada rentang waktu sekitar pukul 21.00 hingga 05.00 WITA. Sementara pada siang hingga sore hari, pelayanan dapat lebih difokuskan kepada kendaraan pribadi.
Menurut Pemkot Makassar, pemisahan waktu tersebut diharapkan dapat mengurangi percampuran antrean kendaraan besar dengan sepeda motor dan mobil pribadi.
Selain pengaturan waktu, Pemkot juga mendorong SPBU di wilayah penyangga seperti Maros dan Gowa untuk dioptimalkan sebagai wilayah penyangga atau buffer zone, sehingga kendaraan besar tidak seluruhnya masuk ke pusat Kota Makassar hanya untuk mendapatkan BBM.
Sistem ganjil-genap mulai diterapkan
Langkah lain yang mulai diterapkan adalah sistem ganjil-genap berdasarkan nomor pelat kendaraan.
Pemprov Sulsel melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta sistem tersebut diterapkan di SPBU untuk membantu mengurai antrean. Kebijakan itu diberlakukan mulai 13 hingga 20 September 2026.
Dengan sistem tersebut, kendaraan menyesuaikan pengisian BBM dengan angka terakhir pada pelat nomor. Pada pelaksanaan awal di salah satu SPBU Jalan A.P. Pettarani, antrean kendaraan dilaporkan mulai berkurang meskipun masih ditemukan sejumlah pelanggaran, terutama pada antrean sepeda motor.
Pemprov juga meminta Pertamina memastikan setiap nozzle memiliki operator yang memadai. SPBU yang tidak memenuhi kebutuhan operator diminta ditertibkan dan dapat dikenai sanksi apabila tidak melakukan perbaikan.
Pemprov dorong penambahan pasokan dan SPBU modular
Selain pengaturan antrean, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga meminta Pertamina menambah kuota BBM untuk wilayah Sulsel.
Gubernur Sulsel bahkan mendorong pemasangan SPBU modular atau pompa BBM mobile di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar sebagai salah satu upaya tambahan untuk mengurai antrean.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan titik pelayanan tambahan sehingga beban sejumlah SPBU yang saat ini dipadati kendaraan dapat dikurangi.
Pemkot Makassar dan Pertamina juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan stok, distribusi dan operasional SPBU dapat berjalan secara maksimal. Dalam pertemuan terbaru, kedua pihak membahas sistem ganjil-genap, layanan SPBU 24 jam, penambahan kuota, pengaturan kendaraan besar hingga pengurangan mobilitas masyarakat.
Dampak mulai dirasakan dunia usaha
Antrean BBM yang berkepanjangan mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sejumlah pelaku usaha di Makassar mengaku mengalami penurunan omzet karena masyarakat mengurangi mobilitas dan sebagian waktu mereka tersita untuk mencari serta mengantre BBM.
Salah satu laporan menyebut omzet pelaku usaha bahkan turun hingga sekitar 50 persen akibat dampak antrean BBM. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan LPG 3 kilogram yang membuat sebagian pelaku usaha menghadapi tekanan ganda.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan BBM tidak hanya menyangkut pengendara yang mengantre di SPBU. Jika berlangsung terlalu lama, keterbatasan akses terhadap BBM dapat merembet ke transportasi, perdagangan, jasa, usaha kuliner dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.
Pemerintah berharap mobilitas dapat ditekan sementara
Penerapan WFH bagi ASN dan pembelajaran daring bagi pelajar merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat dalam jangka pendek.
Langkah tersebut bukan solusi terhadap persoalan pasokan BBM secara keseluruhan, tetapi diharapkan dapat mengurangi jumlah perjalanan kendaraan pada jam-jam sibuk sehingga tekanan terhadap konsumsi BBM dan kepadatan lalu lintas bisa berkurang.
Pada saat yang sama, pemerintah tetap perlu memastikan distribusi BBM berjalan lancar, kapasitas pelayanan SPBU ditingkatkan, dan informasi mengenai stok disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Makassar berharap antrean panjang yang telah mengganggu aktivitas warga selama beberapa hari dapat segera terurai.
Untuk sementara, ASN Pemkot Makassar menjalankan WFH pada 14–15 September 2026, sementara pembelajaran daring bagi TK, SD dan SMP berlangsung hingga 19 September. Di sisi lain, pengaturan ganjil-genap BBM di Sulsel diberlakukan 13–20 September, disertai penambahan pelayanan SPBU, pengaturan kendaraan besar, serta upaya penambahan pasokan.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan antrean BBM di Makassar telah berkembang menjadi persoalan mobilitas perkotaan. Pemerintah kini dituntut bukan hanya memastikan BBM tersedia, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memperolehnya tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam di tengah antrean.
