BGN Siapkan MBG untuk 72,46 Juta Penerima pada 2027, Anggaran Rp232,5 Triliun

Jakarta — 3 September 2026 — Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 dengan sasaran 72.464.886 penerima manfaat. Rencana tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, BGN mengalokasikan sekitar Rp232,5 triliun khusus untuk program pemenuhan gizi nasional. Angka tersebut menjadi bagian terbesar dari total pagu anggaran BGN tahun 2027 yang mencapai sekitar Rp240,20 triliun.

Besarnya anggaran dan jumlah penerima yang ditargetkan menunjukkan bahwa pemerintah berencana mempertahankan sekaligus memperluas cakupan MBG pada tahun mendatang. Program ini tidak hanya diarahkan kepada peserta didik, tetapi juga mencakup kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Target Penerima Mencapai Lebih dari 72 Juta Orang

Sudaryono menjelaskan bahwa target penerima MBG pada 2027 mencapai 72.464.886 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60.599.777 penerima merupakan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.

Kelompok peserta didik yang masuk dalam sasaran program mencakup anak-anak pada jenjang PAUD, RA, TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK sederajat, SLB, hingga santri. Sementara itu, 11.865.109 penerima lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dengan komposisi tersebut, sebagian besar penerima manfaat tetap berasal dari lingkungan pendidikan. Pemerintah juga menempatkan pemenuhan kebutuhan gizi kelompok ibu dan anak sebagai bagian penting dari kebijakan nasional di bidang kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia.

Target tersebut bahkan berada di atas basis target RPJMN 2027 yang sebelumnya menetapkan sekitar 64,94 juta penerima manfaat. Dengan demikian, sasaran yang diajukan BGN lebih tinggi sekitar 7,52 juta orang dibandingkan basis tersebut.

Anggaran MBG Mencapai Rp232,5 Triliun

Dalam pembahasan bersama DPR, BGN menjelaskan bahwa total pagu anggaran lembaga untuk 2027 mencapai sekitar Rp240,20 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp232,5 triliun diarahkan untuk program MBG atau pemenuhan gizi nasional.

Sementara sekitar Rp7,3 triliun digunakan untuk kebutuhan dukungan manajemen dan kegiatan pendukung lainnya. BGN menyebut alokasi tersebut merupakan hasil dari proses penyesuaian anggaran pemerintah.

Sebelumnya, komponen bantuan pemerintah untuk MBG berada pada angka sekitar Rp262,5 triliun. Setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp30 triliun, alokasi tersebut menjadi sekitar Rp232,5 triliun. Meski terdapat pengurangan anggaran, BGN menyatakan target jumlah penerima tetap dipertahankan pada 72.464.886 orang.

Kondisi tersebut membuat pengelolaan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program. Dengan jumlah penerima yang sangat besar, efisiensi harus berjalan bersamaan dengan pengawasan kualitas makanan, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan kelancaran distribusi.

Porsi Terbesar untuk Peserta Didik

Berdasarkan pemaparan BGN, anggaran sekitar Rp198,96 triliun dialokasikan untuk penerima manfaat dari satuan pendidikan. Anggaran tersebut mencakup penerima dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk peserta didik serta dukungan bagi guru dan tenaga kependidikan sesuai skema program yang ditetapkan.

Sementara itu, sekitar Rp33,54 triliun dialokasikan untuk kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Porsi ini ditempatkan dalam fungsi kesehatan dan menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat program kepada kelompok yang membutuhkan perhatian terhadap pemenuhan gizi.

Pembagian tersebut memperlihatkan bahwa MBG pada 2027 tidak hanya diposisikan sebagai program makanan bagi anak sekolah. Cakupannya juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan gizi pada periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak serta kesehatan ibu.

BGN Diminta Memastikan Program Tepat Sasaran

Pembahasan anggaran MBG di DPR juga menjadi momentum untuk melihat kesiapan BGN dalam menjalankan program dengan cakupan penerima yang semakin besar. Komisi IX DPR meminta agar target penerima dan penggunaan anggaran dapat dijalankan secara konsisten sehingga program tidak hanya besar dari sisi anggaran, tetapi juga memberikan manfaat yang terukur.

Tantangan tersebut menjadi semakin besar karena pelaksanaan MBG melibatkan jaringan penyedia makanan dan distribusi yang tersebar di berbagai daerah. Pengelolaan bahan pangan, proses memasak, distribusi, hingga makanan diterima penerima manfaat membutuhkan sistem pengawasan yang terintegrasi.

BGN sendiri menyatakan bahwa anggaran 2027 tidak semata-mata digunakan untuk menyediakan makanan. Lembaga tersebut juga menyiapkan dukungan untuk sistem informasi, edukasi, kerja sama dan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan, pengawasan, rantai pasok, serta mutu dan keamanan pangan.

Efisiensi Menjadi Tantangan Berikutnya

Besarnya jumlah penerima yang ditargetkan dengan anggaran yang telah mengalami efisiensi membuat efektivitas pengelolaan dana menjadi perhatian. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan mampu mendukung pencapaian tujuan program tanpa mengurangi standar kualitas makanan dan keamanan pangan.

Di sisi lain, BGN menyatakan akan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memastikan layanan pemenuhan gizi tetap menjangkau kelompok sasaran. Penguatan tata kelola dan pengawasan juga menjadi bagian penting agar pelaksanaan program dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dengan target 72,46 juta penerima manfaat, MBG 2027 akan menjadi salah satu program pemerintah dengan cakupan masyarakat yang sangat luas. Keberhasilan program nantinya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah memastikan makanan tersedia secara tepat waktu, memenuhi standar gizi dan keamanan, serta benar-benar diterima kelompok sasaran.

Pembahasan pada Kamis, 3 September 2026, menjadi salah satu tahap penting sebelum rencana anggaran dan target penerima tersebut dilaksanakan. Pemerintah dan DPR selanjutnya perlu memastikan rancangan yang telah disusun dapat diterjemahkan menjadi pelaksanaan MBG yang efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.