JAKARTA – 24 September 2026 Polda Metro Jaya mengerahkan 26.386 personel gabungan untuk mengamankan berbagai kegiatan masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Kamis, 24 September 2026. Dari total 99 kegiatan yang terdata, sebanyak 73 di antaranya merupakan penyampaian pendapat di muka umum.

Pengamanan tersebut melibatkan unsur Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pengamanan dalam (Pamdal) DPR/MPR. Sejumlah titik yang menjadi perhatian berada di kawasan Monas, Bundaran HI, Dukuh Atas, Jalan Thamrin, hingga Gedung DPR/MPR RI.

Langkah pengamanan dilakukan bersamaan dengan persiapan rekayasa lalu lintas yang diterapkan secara situasional. Polisi meminta masyarakat memperhitungkan kondisi lalu lintas dan menggunakan jalur alternatif apabila hendak melintasi kawasan yang menjadi lokasi kegiatan.

Puluhan Ribu Personel Disebar ke Sejumlah Titik

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan ribuan personel ditempatkan di sejumlah kawasan yang diperkirakan menjadi pusat aktivitas massa.

Untuk kawasan Monas dan Silang Selatan, disiapkan sekitar 4.020 personel. Sementara kawasan Bundaran HI, Dukuh Atas hingga Thamrin mendapat pengamanan sekitar 4.051 personel.

Adapun di sekitar Gedung DPR/MPR RI, sebanyak 3.663 personel disiagakan. Personel lainnya disebar ke berbagai lokasi sesuai dengan pemetaan kegiatan masyarakat yang berlangsung pada hari tersebut.

Selain pengamanan massa, kepolisian juga menyiagakan 2.055 petugas lalu lintas sejak pukul 05.00 WIB untuk menjaga kelancaran arus kendaraan.

Ada 99 Kegiatan, 73 di Antaranya Aksi Penyampaian Pendapat

Polda Metro Jaya mencatat terdapat 99 kegiatan masyarakat yang berlangsung di wilayah hukumnya pada 24 September.

Dari jumlah tersebut, 73 merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, sedangkan 26 lainnya merupakan kegiatan masyarakat di luar aksi unjuk rasa.

Data tersebut menunjukkan bahwa pengamanan tidak hanya diarahkan kepada peserta demonstrasi, tetapi juga untuk memastikan kegiatan masyarakat lainnya tetap dapat berlangsung.

Polisi menyebut pendekatan pengamanan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang tidak mengikuti aksi, termasuk pekerja, pelajar, pedagang dan pengguna jalan.

Kawasan Sudirman-Thamrin hingga DPR Menjadi Perhatian

Sejumlah titik strategis menjadi kawasan yang dipantau karena terdapat konsentrasi massa.

Di kawasan Dukuh Atas dan depan Gedung UOB, misalnya, aksi melibatkan elemen buruh. Sementara di sekitar Gedung DPR/MPR RI, kepolisian memperkirakan adanya massa gabungan dari elemen mahasiswa, buruh dan masyarakat tani.

Sementara kawasan Monas juga menjadi salah satu lokasi kegiatan penyampaian aspirasi, termasuk kegiatan yang melibatkan elemen mahasiswa dan pekerja.

Kondisi tersebut membuat kepolisian menyiapkan pola pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang dapat berubah sesuai perkembangan di lapangan.

Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan Secara Situasional

Untuk mengantisipasi kepadatan, Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional.

Pengaturan dilakukan dengan mempertimbangkan pergerakan massa serta kondisi arus kendaraan. Polisi mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan di kawasan aksi untuk memilih jalur alternatif.

Bagi warga dari Jakarta Barat yang hendak menuju kawasan Monas, misalnya, kepolisian mengarahkan penggunaan jalur Tomang dan Harmoni. Dari Jakarta Selatan dapat menggunakan jalur Tendean dan Tugu Tani, sedangkan dari Jakarta Timur dapat mempertimbangkan Jatinegara dan Kramat Raya.

Pengaturan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan situasi di lapangan.

Sejumlah Layanan Transportasi Ikut Menyesuaikan

Dampak aktivitas massa juga dirasakan pada layanan transportasi umum.

PT Transjakarta melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rute akibat adanya aksi di beberapa kawasan Jakarta. Tiga rute yang dialihkan adalah 2A Pulo Gadung 1–Rawa Buaya, 2 Pulo Gadung 1–Monas, serta 1P Senen–Blok M.

Penyesuaian tersebut dilakukan karena beberapa ruas jalan yang menjadi lintasan kendaraan umum berada dekat dengan lokasi kegiatan massa.

Pengguna transportasi umum pun diminta memperhatikan informasi terbaru sebelum melakukan perjalanan.

Polisi Tekankan Pendekatan Humanis

Di tengah pengamanan aksi, Polda Metro Jaya menyatakan pendekatan humanis dan dialogis dikedepankan.

Budi Hermanto mengatakan penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Karena itu, aparat diarahkan untuk memberikan pelayanan sekaligus memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.

Polisi juga meminta peserta aksi menghormati pengguna jalan dan masyarakat lain yang tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pendekatan serupa diterapkan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung menginstruksikan personel memberikan pelayanan kepada peserta aksi agar kegiatan dapat berlangsung aman dan nyaman.

Polisi Bagikan Air Minum dan Makanan kepada Peserta Aksi

Selain melakukan pengamanan, personel Polda Metro Jaya juga memberikan pelayanan langsung kepada peserta aksi.

Pada Kamis (24/9/2026), polisi membagikan air minum dan makanan ringan kepada sejumlah peserta yang sedang menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Medan Merdeka.

Menurut Budi, langkah tersebut merupakan bagian dari komunikasi antara petugas dan masyarakat di lapangan. Polisi berharap kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dalam suasana yang tertib dan nyaman.

Langkah pelayanan tersebut menjadi bagian dari pola pengamanan yang tidak hanya berorientasi pada penjagaan lokasi, tetapi juga interaksi dengan massa aksi.

Aksi Buruh Berlangsung di Kawasan UOB

Salah satu kegiatan besar pada 24 September melibatkan kelompok buruh yang melakukan penyampaian aspirasi di kawasan Gedung UOB, Thamrin.

Massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) kemudian membubarkan diri secara bertahap setelah menyampaikan aspirasi.

ANTARA melaporkan massa mulai meninggalkan lokasi sekitar pukul 13.50 WIB. Salah satu materi aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan substansi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Polisi Pantau Potensi Gangguan melalui Patroli Siber

Selain pengamanan fisik di lokasi, Polda Metro Jaya juga melakukan pemantauan terhadap informasi dan ajakan yang beredar melalui media digital.

Budi Hermanto menyebut patroli siber dilakukan untuk mengantisipasi ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Apabila ditemukan tindakan yang mengarah pada gangguan ketertiban, Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya disebut akan melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, kepolisian juga mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara damai dan peserta tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.

Aktivitas Warga Tetap Menjadi Perhatian

Besarnya jumlah personel yang dikerahkan bukan hanya berkaitan dengan pengamanan massa aksi. Polda Metro Jaya juga menyatakan perlu menjaga agar masyarakat yang tidak terlibat demonstrasi tetap dapat bekerja, bersekolah, berdagang dan melakukan aktivitas lainnya.

Karena itu, rekayasa lalu lintas dilakukan berdasarkan situasi aktual. Polisi juga meminta warga mengikuti perkembangan informasi lalu lintas melalui kanal resmi dan mempertimbangkan rute alternatif sebelum bepergian.

Dengan pengamanan di berbagai titik tersebut, rangkaian kegiatan penyampaian pendapat pada 24 September 2026 berlangsung bersamaan dengan pengaturan mobilitas masyarakat di sejumlah kawasan utama Jakarta.