MAKASSAR, 12 September 2026 — Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi pemandangan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam beberapa hari terakhir, antrean bahkan terlihat memanjang hingga ke badan jalan dan menimbulkan kepadatan lalu lintas di sejumlah kawasan.
Fenomena tersebut terlihat pada sejumlah titik, termasuk kawasan Jalan Sultan Alauddin, Jalan A.P. Pettarani, Jalan Ratulangi, Jalan Rappocini, Jalan Daeng Tata, Jalan Gunung Bawakaraeng hingga kawasan Perintis Kemerdekaan. Antrean didominasi sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan angkutan, hingga kendaraan yang membutuhkan BBM jenis Solar.
Sejumlah rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan kendaraan harus mengantre cukup panjang untuk mendapatkan BBM. Bahkan, pada beberapa SPBU, antrean disebut mencapai ratusan meter dan berpotensi mengganggu kelancaran arus kendaraan di jalan umum.
Kondisi ini kemudian menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai ketersediaan BBM, terutama BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Namun, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan stok BBM di Makassar dan Sulawesi Selatan masih dalam kondisi aman dan mencukupi.
Pertamina sebut bukan karena kelangkaan BBM
Pertamina menjelaskan bahwa panjangnya antrean tidak serta-merta menunjukkan adanya kelangkaan BBM. Salah satu faktor yang disebut memengaruhi kondisi tersebut adalah peningkatan permintaan secara bersamaan.
Pjs Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Okky Aditya Wibowo, mengatakan stok BBM sampai saat ini masih aman dan mencukupi. Menurutnya, informasi mengenai dugaan kelangkaan yang beredar di media sosial turut memengaruhi perilaku masyarakat.
Sebagian masyarakat kemudian datang ke SPBU secara bersamaan karena khawatir tidak memperoleh BBM. Kondisi tersebut menyebabkan terjadi penumpukan kendaraan di sejumlah lokasi.
Pertamina menyebut fenomena tersebut sebagai panic buying, yakni pembelian secara berlebihan yang dipicu kekhawatiran terhadap kemungkinan kelangkaan barang. Pertamina meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena dapat memperbesar antrean dan menciptakan kesan seolah-olah pasokan benar-benar habis.
Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa antrean memang terjadi dalam skala cukup besar. Bahkan, sejumlah warga mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
Warga mempertanyakan alasan antrean panjang
Pernyataan mengenai panic buying tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh masyarakat. Sebagian warga mempertanyakan mengapa mereka harus rela mengantre dalam waktu lama apabila kebutuhan BBM sebenarnya dapat dipenuhi secara normal.
Dalam pemberitaan detikSulsel pada Sabtu, 12 September 2026, sejumlah warga menyampaikan bahwa antrean dilakukan karena kebutuhan, bukan semata-mata karena kepanikan. Fenomena antrean yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir justru membuat sebagian masyarakat merasa perlu mengisi BBM lebih awal agar tidak kehabisan bahan bakar ketika beraktivitas.
Situasi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara penjelasan mengenai kondisi pasokan dan pengalaman masyarakat di lapangan. Pertamina menyatakan stok aman, sementara masyarakat menghadapi antrean panjang dan pada beberapa titik kesulitan memperoleh BBM jenis tertentu.
Karena itu, penyelesaian persoalan tidak hanya bergantung pada ketersediaan stok secara keseluruhan, tetapi juga bagaimana distribusi, pelayanan di SPBU, kecepatan pengisian dan pengaturan antrean dilakukan.
Penyaluran BBM ditambah
Untuk merespons peningkatan permintaan, Pertamina menyatakan telah melakukan sejumlah penyesuaian terhadap penyaluran BBM di wilayah Sulawesi Selatan.
Penyaluran Solar disebut telah meningkat sekitar 15 persen dibandingkan kondisi normal. Sementara itu, penyaluran Pertalite juga dinaikkan sekitar 8 persen, bahkan pada kondisi tertentu peningkatannya sempat mencapai sekitar 10 persen.
Pertamina juga melakukan penyesuaian suplai berdasarkan kondisi masing-masing SPBU. Langkah tersebut dilakukan agar pasokan dapat diarahkan ke lokasi yang mengalami antrean paling padat.
Selain meningkatkan volume penyaluran, Pertamina juga mengoperasikan sejumlah SPBU selama 24 jam. Hingga 11 September 2026, terdapat 25 SPBU di Makassar yang telah beroperasi selama 24 jam sebagai salah satu upaya mengurangi kepadatan antrean. Jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuat distribusi kendaraan yang mengisi BBM lebih tersebar sepanjang waktu sehingga tidak terjadi penumpukan dalam periode tertentu.
Wali Kota Makassar minta semua nozzle diaktifkan
Pemerintah Kota Makassar ikut turun tangan menyikapi antrean yang semakin panjang. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bertemu dengan jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi pada Jumat, 11 September 2026, untuk membahas langkah mempercepat normalisasi pelayanan di SPBU.
Munafri meminta Pertamina dan pengelola SPBU mengoptimalkan seluruh fasilitas pengisian yang tersedia. Salah satu permintaan yang disampaikan adalah mengaktifkan seluruh nozzle atau selang pengisian BBM yang dapat digunakan.
Selain itu, pengelola SPBU diminta menambah operator apabila diperlukan dan memperbaiki pengaturan alur kendaraan agar antrean tidak semakin panjang serta tidak mengganggu lalu lintas umum.
Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU. Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina juga membahas pengaturan pelayanan, terutama pada jam-jam ketika permintaan BBM meningkat.
Langkah tersebut dinilai penting karena meskipun stok tersedia, kapasitas pelayanan yang terbatas dapat menyebabkan kendaraan tetap menumpuk apabila jumlah konsumen yang datang dalam waktu bersamaan terlalu besar.
Antrean disebut telah berlangsung cukup lama
Persoalan antrean BBM di Makassar sebenarnya bukan hanya terjadi dalam satu hari. Pemerintah Kota Makassar menyebut persoalan antrean telah berlangsung selama beberapa waktu.
Dalam pertemuan dengan Pertamina pada Jumat, Munafri meminta agar persoalan tersebut segera ditangani secara lebih komprehensif. Menurut laporan ANTARA, wali kota meminta penambahan atau aktivasi seluruh nozzle pengisian agar antrean yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir dapat dikurangi.
Di lapangan, antrean juga tidak hanya terjadi pada satu jenis BBM. Antrean terlihat pada kendaraan yang membutuhkan Solar maupun bensin bersubsidi. Pada sejumlah lokasi, kendaraan bahkan harus menunggu cukup lama sebelum dapat masuk ke area pengisian.
Kondisi ini menjadi persoalan tersendiri karena antrean kendaraan yang meluber ke jalan dapat mengganggu pengguna jalan lain dan meningkatkan potensi kemacetan.
Satgas lintas sektor ikut diperkuat
Pertamina juga meminta adanya pengawasan terpadu melalui satuan tugas lintas sektor. Tim tersebut diharapkan dapat membantu mengawasi distribusi BBM bersubsidi sekaligus memastikan penyalurannya sesuai dengan ketentuan.
Tim satgas melibatkan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha serta Pertamina. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi dan pembelian BBM bersubsidi.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di SPBU. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta masyarakat tidak panik dan menyampaikan bahwa stok BBM secara umum berada dalam kondisi aman.
Muncul usulan pembatasan pembelian
Di tengah antrean yang belum sepenuhnya terurai, Satgas juga mengusulkan opsi pembatasan pembelian BBM sebagai salah satu langkah untuk mengendalikan permintaan.
Usulan tersebut muncul karena tingginya permintaan dalam waktu bersamaan dikhawatirkan memperbesar antrean. Pembatasan, jika nantinya diterapkan, tentu perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, karakteristik kendaraan dan mekanisme distribusi agar tidak justru menyulitkan pengguna yang benar-benar membutuhkan BBM.
Karena itu, langkah penanganan perlu dilakukan secara hati-hati. Di satu sisi, pemerintah harus memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat tetap membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia ketika diperlukan.
Pertamina dan Pemkot berupaya mempercepat normalisasi
Pertemuan antara Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina pada Jumat menghasilkan sejumlah langkah untuk mempercepat penguraian antrean. Pengaturan pelayanan pada jam sibuk menjadi salah satu perhatian utama.
Pertamina menyatakan stok tetap terjaga dan tambahan pasokan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan serta kepadatan antrean di masing-masing SPBU.
Artinya, persoalan yang terjadi saat ini tidak hanya menyangkut jumlah BBM yang tersedia di tingkat regional, tetapi juga pengaturan distribusi hingga pelayanan di titik penjualan.
Kecepatan kendaraan keluar-masuk SPBU, jumlah operator, jumlah nozzle yang aktif, jam operasional, pengaturan antrean serta ketepatan distribusi menjadi faktor yang dapat menentukan cepat atau lambatnya antrean terurai.
Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian berlebihan
Dengan berbagai langkah yang sedang dilakukan, masyarakat diimbau tidak membeli BBM secara berlebihan hanya karena khawatir terjadi kelangkaan.
Pembelian dalam jumlah yang tidak sesuai kebutuhan justru dapat memperbesar permintaan dalam waktu bersamaan dan membuat antrean semakin panjang. Sebaliknya, masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan normal dan memperoleh informasi dari sumber resmi.
Di sisi lain, pemerintah dan Pertamina perlu memastikan informasi mengenai kondisi stok, distribusi dan pelayanan disampaikan secara transparan. Kejelasan informasi menjadi penting agar masyarakat tidak mengambil keputusan berdasarkan kabar yang belum terverifikasi di media sosial.
☕ Dukung ASHA Publishing
Jika artikel ini bermanfaat, Anda dapat mendukung operasional redaksi dan publikasi kami.
Hingga Sabtu, 12 September 2026, antrean BBM masih menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan di sejumlah SPBU Makassar. Pertamina menyatakan stok aman dan penyaluran telah ditingkatkan, sementara Pemerintah Kota Makassar mendorong optimalisasi seluruh fasilitas pengisian, termasuk aktivasi nozzle dan penambahan operator.
Dengan kombinasi peningkatan pasokan, pengaturan distribusi, pelayanan SPBU selama 24 jam, pengawasan BBM bersubsidi serta keterlibatan pemerintah daerah, antrean diharapkan dapat segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
