Oleh : Andi Nuzul Akbar, S.Sos., M.M– Dosen Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar
Mahasiswa kerap dipandang sebagai kelompok intelektual muda yang menempati posisi strategis di tengah masyarakat. Statusnya tidak lagi sekadar peserta didik yang menyerap ilmu di ruang kuliah, melainkan bagian dari komunitas akademik yang diharapkan mampu membaca realitas sosial, mengkritisi kebijakan, menawarkan solusi, sekaligus menjaga arah moral kehidupan publik. Di Indonesia, posisi ini menjadi semakin penting jika melihat jumlah mahasiswa yang sangat besar. Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) tahun 2024 mencatat sekitar 9,96 juta mahasiswa yang tersebar di 4.416 perguruan tinggi dengan dukungan lebih dari 303 ribu dosen dan 33.741 program studi. Angka tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa merupakan kekuatan sosial dan intelektual yang memiliki potensi besar dalam memengaruhi masa depan bangsa.
Dalam berbagai literatur kemahasiswaan, mahasiswa dikenal memiliki beragam peran, mulai dari agent of change, social control, guardian of values, moral force, hingga iron stock. Lebih jelasnya adalah mahasiswa sebagai agen perubahan, penjaga nilai, penerus kepemimpinan bangsa, kekuatan moral, sekaligus pengawas kehidupan sosial. Gambaran ini menegaskan bahwa mahasiswa tidak cukup hanya memiliki keberanian untuk mengubah keadaan atau mengkritik kekuasaan. Di balik itu, dibutuhkan fondasi nilai, integritas, dan kapasitas intelektual yang kuat agar setiap tindakan memiliki arah yang jelas.
Realitas di lingkungan kampus menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial sering kali lebih menonjol dibandingkan peran lainnya. Tidak sedikit mahasiswa yang aktif menyuarakan isu ketidakadilan, kemiskinan, korupsi, kerusakan lingkungan, maupun kebijakan publik yang dianggap bermasalah. Peran tersebut memang penting dan menjadi bagian dari tradisi gerakan mahasiswa. Namun, ketika semangat perubahan tidak diimbangi dengan kedalaman intelektual, gerakan yang lahir berpotensi menjadi reaktif: cepat merespons, keras bersuara, tetapi miskin argumentasi dan landasan ilmiah.
Di titik inilah terlihat adanya kesenjangan peran mahasiswa. Keinginan untuk tampil kritis dan progresif sering kali tidak berjalan seiring dengan upaya menjaga nilai-nilai akademik. Kebiasaan membaca secara mendalam, memeriksa validitas data, menghargai perbedaan pandangan, menghindari plagiarisme, hingga menyusun argumen secara rasional belum selalu menjadi prioritas. Padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pendidikan tinggi berperan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan insan yang berkarakter, kreatif, demokratis, toleran, dan berani membela kebenaran. Identitas mahasiswa sebagai intelektual tidak dapat dipisahkan dari komitmen terhadap kebenaran itu sendiri.
Di tengah kondisi seperti itu, peran mahasiswa sebagai penjaga nilai justru semakin mendesak untuk diperkuat. Perubahan yang tidak dibangun di atas nilai dapat kehilangan arah, sementara kritik yang tidak disertai pengetahuan berisiko berubah menjadi tuduhan tanpa dasar. Mahasiswa tentu memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, melakukan advokasi, membangun gerakan sosial, maupun mengkritik kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Akan tetapi, seluruh aktivitas tersebut seharusnya bertumpu pada kejujuran akademik, penggunaan data yang valid, serta tanggung jawab moral terhadap kebenaran. Pertanyaan yang perlu terus diajukan bukan hanya tentang apa yang harus diubah, melainkan juga apakah cara memperjuangkan perubahan tersebut telah dilakukan secara jujur, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika peran agen perubahan dan kontrol sosial mudah terlihat melalui aksi demonstrasi, kampanye publik, atau berbagai bentuk advokasi, peran penjaga nilai intelektual justru bekerja dalam ruang yang lebih tenang. Ia hadir dalam aktivitas membaca, meneliti, berdiskusi, menulis, memverifikasi informasi, dan menjaga integritas akademik. Aktivitas-aktivitas yang tampak sederhana itu sesungguhnya menjadi fondasi yang memberi bobot moral bagi setiap gerakan mahasiswa. Tanpa fondasi tersebut, mahasiswa hanya menjadi kelompok yang bergerak mengikuti arus. Sebaliknya, ketika nilai intelektual dijaga dengan baik, mahasiswa hadir sebagai kekuatan moral yang mampu berpikir, mempertimbangkan, dan menawarkan solusi.
Pertanyaan mengenai relevansi peran penjaga nilai sebenarnya menemukan jawabannya sendiri dalam realitas saat ini. Arus informasi yang semakin deras, rendahnya integritas akademik, dan menguatnya budaya reaktif justru menunjukkan betapa pentingnya kehadiran mahasiswa sebagai penjaga akal sehat. Menjadi penjaga nilai bukan berarti bersikap pasif atau menjauh dari persoalan sosial. Sikap tersebut justru menuntut keberanian untuk memastikan bahwa setiap perjuangan dilakukan secara beretika, argumentatif, dan berpijak pada kebenaran.
Kesenjangan peran mahasiswa tidak boleh terus dibiarkan melebar. Peran sebagai agen perubahan dan kontrol sosial tetap penting, tetapi keduanya memerlukan fondasi yang kokoh berupa peran penjaga nilai intelektual. Tantangan terbesar mahasiswa hari ini bukan sekadar menjadi suara yang paling keras, melainkan menjadi suara yang paling jernih. Bukan hanya menjadi penggerak perubahan, tetapi juga penjaga kebenaran yang memberi arah bagi perubahan itu sendiri dan Tentunya semua harus ditopang oleh nilai intelektual yang mempuni.
