Mitigasi Bencana Sejak Dini di Sekolah: Belajar dari Rentetan Bencana Alam Indonesia 2026 Indonesia di Tengah Kerawanan Bencana yang Meningkat

Fahmi Surya Abdi, S.IP.,M.A.P (Dosen Pendidikan Administrasi Perkantoran, UNM)

Indonesia sekali lagi menunjukkan wajah aslinya sebagai negeri yang berdiri di atas kepingan lempeng tektonik aktif dan iklim tropis yang rentan cuaca ekstrem. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat tidak kurang dari 1.730 kejadian bencana melanda berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun hingga awal September 2026. Yang lebih mengkhawatirkan, seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia kini berada dalam status kerawanan bencana tingkat sedang hingga tinggi.

Bencana hidrometeorologi mendominasi jumlah kejadian, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, hingga kekeringan dan abrasi pantai. Di sisi lain, bencana geologi seperti gempa bumi dan erupsi gunung berapi juga terus terjadi, dengan dampak yang jauh lebih mematikan meski frekuensinya lebih rendah.

Dua peristiwa besar tahun ini menjadi pengingat keras: gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Laut Flores dan wilayah Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026, serta rangkaian erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengganggu aktivitas penerbangan di kawasan barat Indonesia. Kedua bencana ini menyisakan pelajaran penting: dunia pendidikan adalah salah satu sektor yang paling rentan, dan paling membutuhkan sistem mitigasi yang matang.

Sekolah sebagai Titik Rentan yang Sering Terlupakan

Data pemerintah menunjukkan betapa besar dampak bencana terhadap fasilitas pendidikan. Secara nasional, sedikitnya 2.361 bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan tercatat rusak akibat rangkaian bencana sepanjang tahun ini, bersamaan dengan ratusan tempat ibadah, sarana kesehatan, dan bangunan publik lain.

Kasus gempa Flores memperlihatkan gambaran yang lebih rinci dan menyayat. Rangkaian gempa yang mengguncang sejak 15 Agustus 2026 tercatat merusak sekitar 5.521 ruang kelas di Nusa Tenggara Timur dan menewaskan 72 orang, termasuk tiga murid serta satu guru. Dari hampir 1.400 satuan pendidikan yang terdampak, ratusan sekolah mengalami kerusakan berat hingga rusak total, dengan kerusakan yang meluas ke laboratorium, perpustakaan, toilet, hingga rumah dinas guru. Dampaknya langsung mengganggu proses belajar lebih dari 116 ribu murid, memaksa pemerintah daerah menerapkan pembelajaran darurat dari rumah dan tempat pengungsian demi menjamin keselamatan warga sekolah dari ancaman gempa susulan.

Fakta-fakta ini menegaskan satu hal: sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang publik yang menampung anak-anak dalam jumlah besar pada waktu yang sama, setiap hari. Ketika bencana datang tanpa peringatan, kesiapsiagaan warga sekolah—bukan hanya kekuatan bangunan—menjadi penentu antara korban jiwa dan keselamatan.

Mengapa Mitigasi Harus Dimulai Sejak Dini

Anak-anak usia sekolah adalah kelompok yang paling rentan sekaligus paling potensial menjadi agen perubahan dalam budaya sadar bencana. Beberapa alasan mendasar mengapa mitigasi bencana perlu ditanamkan sejak dini di lingkungan sekolah:

1. Refleks keselamatan terbentuk lewat kebiasaan 

Ketika gempa terjadi, waktu untuk berpikir hanya hitungan detik. Anak yang sudah terlatih simulasi “merunduk, lindungi kepala, dan berlindung”akan bereaksi secara refleks, bukan panik.

2. Sekolah menjadi titik pengganda pengetahuan. 

Anak yang memahami mitigasi bencana akan membawa pengetahuan itu ke rumah, menularkannya kepada orang tua dan tetangga—efek berganda yang jauh lebih luas daripada sosialisasi orang dewasa semata.

3. Trauma pascabencana 

Pendampingan psikososial pascagempa, misalnya, menjadi lebih efektif pada anak yang sebelumnya sudah memahami bahwa bencana adalah fenomena alam yang bisa dihadapi, bukan ancaman yang tidak bisa dipahami.

4. Kerusakan infrastruktur pendidikan berdampak jangka panjang.

Ribuan ruang kelas yang rusak di NTT memaksa masa transisi pembelajaran berlangsung antara dua minggu hingga tiga bulan. Sekolah yang memiliki rencana kontingensi dan jalur evakuasi yang jelas jauh lebih siap beradaptasi dengan skema pembelajaran darurat dibandingkan sekolah yang tidak pernah melakukan simulasi apa pun.

Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebenarnya telah memiliki program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang bertugas mengoordinasikan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah, termasuk penanganan darurat pascabencana. Dalam respons gempa Flores, tim SPAB berperan mengawal distribusi tenda kelas darurat, pendataan sekolah terdampak, hingga koordinasi dengan tim tanggap bencana dari berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto sendiri belakangan menginstruksikan penguatan mitigasi bencana secara nasional dan penambahan anggaran terkait, sebuah sinyal bahwa investasi pada pencegahan—termasuk di sektor pendidikan—perlu menjadi prioritas, bukan sekadar respons pascabencana.