Menata Prodi, Bukan Mematikan Ilmu:Jalan Tengah Pendidikan Vokasi di Era Industri Baru

Muallim, S.Pd., M.Pd. Dosen Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

Isu penataan program studi yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhanzaman kembali menjadi perbincangan hangat dalam dunia pendidikan tinggi. Sebagian pihak memandang penataan prodi sebagai langkah penting untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi. Namun, sebagian lainnya khawatir bahwa isu ini dapat bergeser menjadi logika penghapusan prodi secara tergesa-gesa.

Kekhawatiran tersebut wajar. Sebab, program studi tidak boleh dinilai hanya dari popularitas sesaat atau kebutuhan pasar kerja jangka pendek. Ada prodi yang mungkin tampak kurang populer, tetapi memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, pengembangan ilmu, dan pembentukan sumber daya manusia. Karena itu, pertanyaan utama seharusnya bukan “prodi mana yang harus ditutup?”, melainkan “prodi mana yang perlu ditata, diperkuat, dan direvitalisasi?”

Dalam konteks pendidikan vokasi, isu ini menjadi sangat penting. Pendidikan vokasi memang harus dekat dengan dunia kerja. Namun, kedekatan itu tidak boleh dimaknai sebagai ketundukan penuh pada kebutuhan industri hari ini. Dunia kerja terus berubah. Teknologi berkembang cepat. Banyak pekerjaan lama bergeser, sementara pekerjaan baru terus bermunculan. Maka, pendidikan vokasi tidak cukup hanya mencetak lulusan yang siap kerja, tetapi juga harus membentuk lulusan yang siap beradaptasi.

Relevansi prodi perlu dibaca secara lebih luas. Sebuah prodi dapat disebut relevan apabila kurikulumnya terus diperbarui, dosennya mengikuti perkembangan dunia kerja, mahasiswanya mendapat pengalaman praktik yang bermakna, dan lulusannya mampu berkontribusi di berbagai sektor. Dengan kata lain, relevansi bukan hanya soal nama prodi, tetapi soal tata kelola, isi pembelajaran, dan dampak lulusan.

Gagasan ini sejalan dengan tulisan opini saya sebelumnya berjudul Prodi Pendidikan di Tengah Isu Penghapusan: Relevansi Tidak Boleh Dibaca Sempit. Dalam tulisan tersebut, saya menegaskan bahwa relevansi prodi tidak boleh dibaca secara sempit berdasarkan kebutuhan pasar kerja formal semata. Lulusan prodi pendidikan, misalnya, tidak hanya dapat menjadi guru, tetapi juga dapat berperan sebagai pengembang kurikulum, instruktur pelatihan, pengelola lembaga pendidikan, pengembang media pembelajaran, hingga pelaku inovasi pendidikan.

Logika yang sama berlaku bagi pendidikan vokasi. Prodi vokasi tidak boleh hanya diukur dari apakah nama prodinya sedang populer atau tidak. Yang lebih penting adalah apakah prodi tersebut mampu memperbarui dirinya. Apakah kurikulumnya sesuai perkembangan industri? Apakah kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri benar-benar masuk ke proses pembelajaran? Apakah tracer study digunakan untuk memperbaiki kurikulum? Apakah mahasiswa dibekali sertifikasi, pengalaman proyek, dan kompetensi digital?

Di sinilah pentingnya jalan tengah. Penataan prodi tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran terhadap prodi yang stagnan. Namun, penataan juga tidak boleh berubah menjadi kebijakan penghapusan yang tergesa-gesa. Jalan tengahnya adalah revitalisasi berbasis data. Setiap prodi perlu dievaluasi secara jujur melalui data mahasiswa, lulusan, pengguna lulusan, kebutuhan daerah, perkembangan industri, dan arah pembangunan nasional.

Konsep link and match juga perlu diperkuat. Selama ini, kerja sama kampus dengan dunia industri sering kali berhenti pada MoU, kuliah tamu, atau magang administratif. Padahal, link and match yang sesungguhnya harus masuk ke jantung pembelajaran. Industri perlu terlibat dalam penyusunan kurikulum, perumusan kompetensi, proyek mahasiswa, praktik kerja, sertifikasi, dan evaluasi lulusan.

Bahkan, pendidikan vokasi perlu bergerak dari link and match menuju link and impact. Artinya, kerja sama tidak boleh hanya cocok di atas kertas, tetapi harus menghasilkan dampak nyata. Dampak itu dapat terlihat dari meningkatnya kompetensi mahasiswa, terbukanya akses magang berkualitas, meningkatnya daya saing lulusan, dan lahirnya inovasi terapan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Karena itu, menata prodi harus dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, memperbarui kurikulum agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan dunia kerja. Kedua, memperkuat kapasitas dosen melalui pelatihan, riset terapan, dan pengalaman industri. Ketiga, memperluas pengalaman belajar mahasiswa melalui proyek, studi kasus, magang, dan sertifikasi kompetensi. Keempat, menjadikan tracer study sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar dokumen akreditasi.

Pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri perlu melihat isu ini secara proporsional. Pemerintah tidak cukup hanya mendorong penataan. Kampus juga tidak boleh bertahan dengan pola lama. Industri pun tidak boleh hanya menuntut lulusan siap kerja tanpa ikut terlibat dalam proses pendidikan. Semua pihak harus berbagi tanggung jawab. Yang dibutuhkan hari ini bukan keberanian untuk mematikan ilmu, melainkan keberanian untuk menata ilmu. Prodi yang tidak berkembang memang perlu dievaluasi. Namun, evaluasi terbaik bukan selalu penutupan, melainkan transformasi. Pendidikan vokasi harus menjadi ruang yang dinamis, adaptif, dan berdampak.

Menata prodi bukan berarti mematikan ilmu. Menata prodi berarti memastikan ilmu tetap hidup, bergerak, dan memberi manfaat bagi mahasiswa, dunia kerja, masyarakat, serta masa depan bangsa.